- Harga elpiji nonsubsidi di Yogyakarta naik signifikan per 18 April 2026, menyebabkan penurunan omzet bagi para penjual pangkalan.
- Kenaikan harga memicu kekhawatiran masyarakat beralih ke elpiji 3 kg bersubsidi yang berpotensi mengganggu stabilitas distribusi energi tersebut.
- Pemda DIY memperketat pengawasan distribusi elpiji 3 kg untuk memastikan subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.
"Namun untuk ketersediaan LPG nonsubsidi di wilayah DIY, secara umum dalam kondisi aman dan terkendali," jelasnya.
Yuna mencoba menenangkan dengan menyatakan bahwa segmen konsumen gas nonsubsidi berbeda.
"Hal ini dikarenakan LPG nonsubsidi memiliki segmen konsumen yang berbeda, umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang relatif tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga," paparnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap potensi peralihan konsumen ke gas bersubsidi. Yuna mengakui adanya kemungkinan tersebut, meskipun ia menilai potensinya terbatas karena perbedaan spesifikasi tabung dan regulator.
"Selain itu, LPG 3 kg merupakan LPG bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat tertentu seperti rumah tangga kurang mampu dan UMKM sehingga penggunaannya tidak bersifat bebas," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi untuk membendung potensi 'tsunami' migrasi yang dapat menguras kuota subsidi, Pemda DIY bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah strategi.
Langkah-langkah tersebut termasuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg agar tepat sasaran, menggencarkan sosialisasi peruntukan gas bersubsidi, hingga berkoordinasi intensif dengan Pertamina dan aparat untuk mencegah penyalahgunaan.
"Kami juga mendorong penggunaan LPG nonsubsidi bagi masyarakat mampu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi yang tepat sasaran," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
