- Pemerintah Indonesia mengandalkan investasi asing dan Proyek Strategis Nasional untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
- Investasi asing di sektor industri Morowali memicu pertumbuhan ekonomi tinggi namun gagal mengentaskan kemiskinan secara signifikan.
- Pembangunan industri ekstraktif dan manufaktur di berbagai daerah menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi masyarakat.
SuaraJogja.id - Daniel Cohen, seorang ekonom Perancis (dalam Beam, 2024) pernah menulis bahwa pertumbuhan ekonomi sudah menjadi “agama” di negara modern. Cohen merujuk pada fenomena banyak negara yang begitu mengejar pertumbuhan ekonomi makro. Bahkan, tidak jarang hal tersebut dijadikan prestasi tersendiri oleh negara-negara tersebut. Seolah-olah pencapaian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan dan kemiskinan tidak lagi eksis.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur untuk menilai pembangunan suatu negara (Budiman, 1995). Suatu negara dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur melalui output barang dan jasa pada suatu negara per tahun. Dalam teori ekonominya, produktivitas ini diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Cara pandang tersebutlah yang sampai hari ini menjadi rujukan banyak negara dalam merancang kebijakan pembangunan.
Kacamata pemerintah dalam melihat pembangunan memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan teori modernisme. Teori modernisme sendiri melihat pembangunan sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke arah yang lebih modern melalui berbagai cara, seperti pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Teori ini memiliki fokus tersendiri dalam melihat persoalan ketimpangan di negara berkembang melalui faktor-faktor di dalam negeri (internal). Di antara para ahli ini, Domar dan Harrod (dalam Budiman, 1995) memberi suatu tesis yang menjadi pegangan teori ekonomi pembangunan sampai hari ini. Gagasan mereka menyatakan bahwa tabungan dan investasi menjadi faktor penentu suatu negara untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi, karena secara sederhana pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya modal yang mencukupi.
Selanjutnya, Rostow menambahkan teori Harrod-Domar dengan menjelaskan tahap-tahap pembangunan ke arah modernisasi serta model usaha untuk menambah akumulasi modal di suatu negara. Baginya, pembangunan memerlukan penekanan investasi di sektor produksi dan tumbuhnya sektor manufaktur. Selain itu, Rostow (dalam Ardianto, 2016) menganggap, pemanfaatan sumber daya alam merupakan upaya transformasi negara pinggiran dari fase keterbelakangan menuju tahap lepas landas untuk mencapai modernisasi. Maka melalui ide tersebut, banyak negara secara masif mengundang para investor untuk menyuntikkan dananya dengan tujuan membangun basis industri dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pendekatan inilah yang nantinya menjadi acuan sebuah kebijakan pembangunan.
Baca Juga:Pembangunan PSEL DIY Mundur ke 2028, Nasib Pengelolaan Sampah Kabupaten dan Kota Masih Abu-abu
Paradigma Modernisme Sebagai Acuan Pembangunan
Presiden Prabowo Subianto memiliki kacamata yang hampir mirip dengan Joko Widodo dalam melihat suatu pembangunan. Perspektifnya memandang bahwa pembangunan di suatu daerah akan terhambat apabila kekurangan modal finansial. Dengan pendekatan berbasis ekonomi, maka tidak heran ketika mereka sama-sama memberi akses mudah bagi para investor asing untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Secara data, hingga akhir masa pemerintahan, Jokowi telah menetapkan 218 Proyek Strategis Nasional (PSN). Lalu, pada awal masa menjabat, Prabowo menambah 28 PSN dan melanjutkan 48 PSN turunan Jokowi (Gaban dkk, 2025). Selain itu, Prabowo Subianto berusaha mengakselerasi pengembangan proyek warisan Jokowi berupa pertambangan dan hilirisasi nikel, seperti di Morowali, Halmahera, dan Weda. Entah langkah yang dilakukan nantinya akan merugikan segenap buruh, mengusir masyarakat adat dari tanah nenek moyangnya, merusak keragaman hayati, atau justru lebih menguntungkan para investor daripada negara sendiri, yang terpenting perekonomian negara mengalami pertumbuhan. Dengan alasan tersebut, semangat modernisme tidak serta merta diterima oleh semua kalangan.
Pertentangan dari Kaum Strukturalis Melalui Pendekatan Dependensi
Teori modernisme sendiri mendapatkan pertentangan dari para strukturalis Amerika Latin melalui teori ketergantungan. Menurut salah satu ahli penggagas teori ini, Theotonio Dos Santos definisi “ketergantungan” ialah keadaan di mana pembangunan negara pinggiran bergantung kepada negara pusat. Sehingga, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi negara pinggiran begitu bersandar pada perkembangan ekonomi negara pusat. Teori ini hadir sebagai antitesis teori modernisme yang menyebut investasi merupakan tonggak dari pembangunan. Seringkali, negara miskin percaya bahwa melalui investasi akan mewujudkan industrialisasi yang dianggap sebagai jalan keluar dari keterbelakangan. Berkebalikan dengan ide tersebut, Dos Santos menilai bahwa investasi asing justru menciptakan ketergantungan negara miskin kepada negara kaya. Bahkan, menurutnya melalui ketergantungan tersebut hanya akan menciptakan keuntungan yang lebih besar ke dalam kantong negara adidaya. Hal ini dikarenakan negara miskin memerlukan modal untuk membeli teknologi dari negara adidaya sebagai upaya industrialisasi. Untuk pemenuhan modal, negara miskin mencoba untuk mengekspor barang-barang mentah, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Namun seiring waktu, nilai jual dari barang mentah tersebut semakin turun, sedangkan harga teknologi semakin naik. Sehingga, kepemilikan sektor industri secara dominan dikuasai oleh negara asing dan keuntungan akan terdistribusikan secara lebih signifikan kepada mereka (dalam Budiman, 1995).
Pada konteks Indonesia, pemerintah sendiri sangat membuka kesempatan bagi asing untuk menginvestasikan modal mereka pada beberapa proyek nasional. Tercatat, pendanaan PSN didominasi oleh dana asing, salah satu contohnya yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). IMIP sendiri merupakan sentra industri penghasil baja stainless steel dan batu baterai kendaraan listrik yang bertempat di Morowali, Sulawesi Tengah.
Baca Juga:Batik di Persimpangan Jalan: Antara Warisan Budaya, Ekonomi, dan Suara Gen Z
Melalui data perusahaan, sebagian besar saham Morowali Industrial Park (IMIP) dimiliki oleh Shanghai Decent Investment Group dengan kepemilikan 49,69% (PT Indonesia Morowali Industrial Park, 2024). Shanghai Decent Investment Group sendiri memiliki posisi sebagai anak perusahaan Tsingshan Holding Group yang dimiliki oleh konglomerat China, Xiang Guangda. Sementara itu, sebagian kepemilikan saham lain dimiliki oleh perusahaan domestik, seperti PT Sulawesi Mining Investment dengan kepemilikan 25%, serta PT Bintang Delapan Investama yang menguasai 25,31% saham. Namun, apabila ditelisik lebih dalam, terdapat afiliasi antara perusahaan China dengan PT Bintang Delapan Investama (Firman, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari perusahaan China yang begitu besar dalam struktur perusahaan.
Kendati mendapatkan keuntungan bagi hasil bersama pemerintah sebesar Rp 622,73 miliar (Kompas.id, 2026), ternyata hal tersebut masih memperlihatkan ketidakseimbangan distribusi keuntungan yang didapatkan daerah. Tercatat, pemerintah pusat menerima pajak sebesar Rp 17 triliun yang disetor oleh perusahaan IMIP, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Morowali hanya mendapatkan sekitar 3,66% dari akumulasi pajak yang disebutkan (Kompas.id, 2026). Sedangkan, Shanghai Decent Investment Group memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang tinggi karena berposisi sebagai pemilik saham terbesar diantara perusahaan-perusahaan lain. Fakta tersebut sungguh ironis, melihat Morowali sebagai daerah industri dan penghasil sumber daya justru mendapatkan keuntungan yang kecil apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat dan perusahaan swasta.
Di samping itu, kondisi ekonomi Morowali menunjukkan tren positif pada tahun 2024 dan 2025, dengan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang begitu masif, sekitar 16,24 persen dan 10,21 persen (Ferdian, 2026). Walaupun demikian, ternyata Morowali belum juga keluar dari jurang kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2025, kemiskinan di Morowali masih berhenti di angka 10,38% (Pemerintah Kabupaten Morowali, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri yang begitu masif tidak berbanding lurus terhadap pengentasan kemiskinan secara signifikan.
Ekonomi Tumbuh, Eksistensi Ekologi Terancam
Melalui kacamata kalangan ekologis, pendekatan modernisme dipandang terlalu berfokus pada pengumpulan modal dan investasi tanpa melihat dampak ekologis dan sosial yang menyertainya. Pemerintah yang menganut cara pandang ini akan cenderung memberikan ruang luas bagi investor untuk membangun sektor industri, khususnya industri ekstraktif. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa melalui pengerukan sumber daya mineral dan batu bara, mereka dapat mengumpulkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
Alih-alih mendapatkan keuntungan, proyek ini justru berpotensi menimbulkan berbagai dampak mengerikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan dari Greenpeace dan CELIOS (2024) mengungkap bahwa desa yang bergantung pada sektor tambang cenderung memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan desa yang berfokus pada sektor lain. Selain itu, desa-desa tersebut mengalami tingkat pencemaran air, tanah, dan udara yang lebih tinggi daripada desa lainnya. Fenomena tersebut disebabkan oleh praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengancam kelestarian ekosistem lokal. Begitu pula, laporan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah bersama Friends Of The Earth Japan (2024) menunjukkan pencemaran kualitas 10 titik sungai oleh logam berat yang dihasilkan oleh limbah pertambangan nikel Morowali. Pencemaran inilah yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti bronkitis, asma, bronkospasme, sesak napas, dan gatal hidung.
