- Pemerintah Indonesia mengandalkan investasi asing dan Proyek Strategis Nasional untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
- Investasi asing di sektor industri Morowali memicu pertumbuhan ekonomi tinggi namun gagal mengentaskan kemiskinan secara signifikan.
- Pembangunan industri ekstraktif dan manufaktur di berbagai daerah menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi masyarakat.
Tak hanya pada sektor ekstraktif, industri manufaktur juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di Sayung, salah satu kecamatan di Kabupaten Demak, terdapat sentra industri manufaktur yang berdiri di sepanjang pesisir pantai utara. Tercatat telah ada lebih dari 40 pabrik yang beroperasi di Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS). Kendati memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan, pembangunan industri ini juga berkontribusi terhadap penurunan muka tanah yang disebabkan oleh aktivitas produksi. Aktivitas tersebut turut memperparah bencana rob di daerah pesisir Demak bersamaan dengan reklamasi di wilayah sekitar yang turut mempengaruhi pola arus dan debit air laut. Akibatnya, tidak sedikit fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak karena bencana ini.
Tercatat banjir rob di Demak hampir melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, serta merusak berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang nilainya diperkirakan sekitar Rp170 Miliar. Bahkan, bencana ini juga menghentikan pelayanan publik seperti Puskesmas, sekolah, dan birokrasi pemerintahan. Tak hanya itu, kurang lebih 10.000 hektare lahan pertanian terendam tidak dapat digarap, 2.000 kios, warung, dan industri rumah tangga berhenti beroperasi, sekaligus sedikitnya 10.000 pekerja harian kehilangan pekerjaan (Gaban dkk, 2025).
Maka dengan fakta yang telah ditunjukkan, pemerintah harus mempertimbangkan distribusi keuntungan merata kepada pemerintah daerah serta dampak ekologi, tanpa mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh distribusi keuntungan yang timpang, yang justru akan menegasikan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Daerah yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pembangunan karena berperan sebagai tempat industri, justru lebih banyak mendapatkan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu mentransformasikan acuan keberhasilan pembangunan bukan dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan itu sendiri.
Oleh karena itu, segala bentuk pembangunan, baik melalui industri ekstraktif maupun manufaktur, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kasus pembangunan yang tujuannya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, justru merugikan mereka karena minimnya partisipasi publik. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat potensi masyarakat lokal dan memaksimalkannya sebagai alternatif atas pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pengerukan sumber daya alam. Hal ini didasari oleh eksistensi sumber daya alam yang ada batasnya. Melalui langkah ini kebermanfaatan dari pembangunan akan dirasakan langsung oleh masyarakat. (Rafi Amru, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Undip)
Baca Juga:Pembangunan PSEL DIY Mundur ke 2028, Nasib Pengelolaan Sampah Kabupaten dan Kota Masih Abu-abu
