- Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi negeri untuk memperluas akses pendidikan.
- Akademisi Unisa Yogyakarta Gerry Katon Mahendra menyatakan kebijakan tersebut berisiko membuat perguruan tinggi swasta kehilangan mahasiswa operasional.
- Gerry mengusulkan perluasan KIP Kuliah, pembatasan kuota PTN, dan insentif fiskal agar perguruan tinggi swasta tetap bertahan.
Gerry mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memikirkan skema pembebasan biaya di PTN, tetapi juga memperkuat kebijakan pendamping bagi PTS.
Salah satu opsi yang dia dorong adalah memperluas Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Saat ini, KIP Kuliah memang dapat digunakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk kuliah di PTN maupun PTS. Program tersebut memberikan pembebasan biaya pendidikan kepada penerima dan bantuan biaya hidup sesuai ketentuan.
Menurut Gerry, perluasan skema bantuan dapat menjadi salah satu cara agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki pilihan untuk menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi.
Baca Juga:PTN Buka Pendaftaran Sampai Oktober, Nasib PTS Terancam?
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kuota mahasiswa baru di PTN.
“Kuota mahasiswa di PTN juga dibatasi secara jumlah dan waktu agar PTS memiliki ruang yang cukup untuk menyeleksi mahasiswa,” katanya.
Gerry juga mendorong agar kebijakan beasiswa diarahkan berdasarkan kebutuhan nasional. Ia mencontohkan bidang STEM dapat menjadi salah satu prioritas apabila pemerintah ingin mengarahkan kuota beasiswa pada sektor yang dianggap strategis.
Namun, PTS yang memiliki program studi dengan bidang yang sama juga dinilai perlu mendapatkan ruang dalam skema tersebut.
Insentif Fiskal untuk PTS
Baca Juga:Tidak Terakreditasi, 84 PTS di Kota Ini Terancam Gulung Tikar
Alternatif berikutnya adalah memberikan insentif fiskal kepada PTS apabila pemerintah nantinya menerapkan pendidikan gratis secara penuh di PTN.
Gerry menyebut sejumlah opsi, mulai dari pengalihan KIP Kuliah PTN ke PTS, keringanan pajak operasional hingga kemudahan mendapatkan hibah untuk menopang kegiatan perguruan tinggi.
“Jika nantinya program kuliah gratis akan dilaksanakan di PTN secara penuh, PTS harus mendapatkan insentif yang adil agar tetap dapat bertahan,” katanya.
Di sisi lain, Gerry juga mendorong agar aspek mutu tetap menjadi bagian dari kebijakan.
Menurut dia, kampus yang mendapatkan dukungan pemerintah perlu memenuhi standar mutu tertentu. Dalam kerangka tersebut, PTS dengan kualitas yang memenuhi persyaratan juga dapat dipertimbangkan memperoleh kuota beasiswa.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat kebijakan pendidikan gratis tidak hanya berorientasi pada status kampus negeri atau swasta, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan mahasiswa.
