Ia melihat kembali kondisi yang sudah terjadi di DIY dalam beberapa waktu terakhir. Seperti di antaranya sekolah di DIY yang terpakas melakukan KBM lewat jarak jauh sejak Maret lalu.
Pembatasan kegiatan keagamaan di masyarakat juga sudah terjadi secara organik. Kegiatan-kegiatan sosial dan aktivitas di ruang publik pun sudah berkurang secara drastis sejak Maret. Begitu juga dengan kampung-kampung yang sudah melakukan "Lockdown".
"Artinya, secara tidak langsung, kita sudah menjalani aspek-aspek PSBB walaupun tidak secara menyeluruh," ujarnya.
Dijelaskan Gumilang perlunya kebijakan kesehatan publik yang ketat karena dengan penguatan atau memperketat kebijakan yang ada pemerintah bisa mengurangi penyebaran dan akhirnya kematian karena Covid-19.
Baca Juga:Video Ceramah Singgung Radikalisme Hilang, UGM Dipertanyakan Warganet
Hal lainnya adalah ketika tanpa kebijakan kesehatan publik yang ketat penyebaran Covid-19 akan menekan kapasitas sistem kesehatan di DIY. Selain itu juga akan memunculkan ketidakpastian kapan pandemi berakhir di DIY dan kapan perekonomian bisa mulai proses pemulihan.
"Apapun kebijakan kesehatan masyarakat yang diterapkan, pasti ada dampak negatif ke ekonomi. Hal paling mudah adalah melakukan pembelajaran dari luar negeri, tentang lockdown dan mass testing," ujarnya.
Gumilang mengatakan diperlukan kesiapan dari pihak pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat luas jika memang akan dilakukan kebijakan kesehatan masyarakat.
Kebijakan pendukung yang bisa dilakukan pemerintah seperti jaring pengaman sosial, protokol physical distancing yang ketat di fasilitas umum yang masih beroperasi, memastikan logistik pangan dan kesehatan, hingga edukasi publik.
Gumilang bersama-sama dengan ekonom lain bahkan sudah menyusun sebuah survei guna memberikan pertimbangan apakah kebijakan PSBB tetap perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam survei yang telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 lalu itu menyimpulkan mayoritas ekonom setuju penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan, atau karantina wilayah perlu diambil untuk menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga:Wakil Ketua LTM-PBNU: UGM Tunduk Pada Tekanan Salafi-Wahabi?
Dalam survei itu juga menjelaskan jika memang nanti DIY atau wilayah lain bahkan di seluruh Indonesia serentak menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka pemerintah dari tingkat paling atas hingga bawa harus sudah siap.
