"Terutama kepada kader di tingkat PAC. Jadi jangan hanya disampaikan berdasar SK ini SK itu. Kalau kami tidak usah diundang nggak apa-apa, wong sejak awal juga memang tidak ada dialog," katanya.
Disinggung apakah tetap mendukung putusan DPP yang menunjuk KSP saat Pilkada pada 9 Desember, Antok belum menjawab tegas.
"Ya lihat saja nanti. Kami juga belum melihat kapasitas mereka. Lagi pula kan masih belum ditetapkan oleh KPU," kata Antok.
Selain Antok, Kader senior PDIP Riyanto Kuncoro berharap apa yang disuarakan oleh para kader kembali menjadi pertimbangan DPP. Selain dinilai ada proses pelanggaran AD/ART partai, penunjukan rekomendasi ke non kader menimbulkan gejolak antar kader.
Baca Juga:Alasan Pamit Pulang, Pemuda di Sleman Bawa Kabur Sepeda Motor Teman
"Kader bergejolak. Tapi kami serahkan kepada masing-masing kader. Kita lihat pada 9 Desember mendatang. Jangan pernah menyepelekan kader," katanya.
Bupati Sleman Anggap Gejolak di Internal PDIP Bagian dari Dinamika Politik
Di sisi lain, munculnya perdebatan di internal DPC PDIP Sleman terkait ditunjuknya KSP sebagai Cabup Sleman, ditanggapi juga oleh Bupati Sleman Sri Purnomo.
Ia menilai, perdebatan tersebut bagian dari proses dinamika politik dan hal itu wajar dalam proses demokrasi. Sri juga menghargai perbedaan pendapat yang terjadi sambil berharap KSP tetap maju pada Pilkada 2020 mendatang.
"Yang namanya demokrasi orang punya hak untuk bicara. Prosesnya kan masih panjang, masih ada enam bulan, mudah-mudahan bisa gabung," ujarnya.
Baca Juga:Pengantin Baru Positif COVID-19, Sejumlah ASN di Sleman Tes Swab
Menurut Sri, majunya KSP juga diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Tinggal bagaimana KSP berlomba menyampaikan program terbaik. KSP juga diminta untuk all out agar bisa memenangi Pilkada mendatang.
