"Misalnya saya selaku Plt. Dari DPP ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal," tuturnya.
Menurut dia, ada dua pilihan pendaftaran yang bisa dilakukan. Pertama, oleh dewan pimpinan partai tingkat kabupaten, atau alternatif lain, pendaftaran diambil alih oleh DPP.
"PAN memilih, pendaftaran diambil alih oleh DPP, sehingga DPP memberikan mandat kepada seseorang untuk mendaftarkan paslon. Mandat tersebut diberikan kepada saya dan Raudi Akmal," ujarnya.
Asumsi DPP, dengan mandat itu, maka selesai persoalannya. Namun PKPU mengamanatkan, yang diberi mandat harus pengurus DPP partai. Respati menuturkan, DPP PAN masih berkoordinasi dengan KPU RI.
Baca Juga:Istri Resmi Serahkan Berkas ke KPU Sleman, Bupati Sri Purnomo Bilang Begini
"Dan tidak ada persoalan lah sebelumnya. Hanya persoalan mandatnya. Kalau di luar itu sudah selesai," ucapnya.
Saat ini, pihaknya masih terus menunggu keputusan dari KPU RI.
"Persyaratan sebagai pengusung itu masih ada kesalahan. KPU sini acuannya tetap KPU pusat. Tidak bisa diintervensi oleh partai," kata dia.
"Harusnya, sesuai [asal] rekom DPP, ditulisnya [yang menandatangani dan terbubuhi stempel] Ketua, Wakil, dan Sekretaris [DPP], tapi malah ditulis Ketua dan Wakil. Kalau DPP memandatkan [kepada] DPD PAN, itu memang harus ada surat resminya," ujarnya.
Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto masih belum bisa menanggapi tentang persoalan itu. Terlebih, hal itu sudah berada di luar wilayah administratif.
Baca Juga:Tak Jadi Hari Ini, Paslon Mulia Berencana Daftar Pilkada Sleman Sabtu Besok
"Kami menunggu, semoga hari ini selesai. Karena ini bagian dari komitmen kita untuk selesaikan di tanggal 4," ungkapnya.
