"Jadi kalo sudah sangat mepet dan tak bisa mendapat tambahan uang, saya pinjam (uang) ke tetangga dan saudara. Itu keputusan paling akhir, jadi akan menjadi beban lagi," ujar Yogi.
Tidak jauh berbeda dengan Yogi, pekerja asal Sleman, Yulianti (39) mengaku harus bekerja lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebulan.
"Dibilang cukup atau tidak ya harus dicukupkan. Tetapi memang mepet, sehingga jalan lainnya ya kita bekerja lebih banyak lagi. Masalahnya ketika kita kerja di luar pekerjaan utama, tidak ada asuransi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan," kata dia.
Ibu dua anak ini mengatakan, pengeluaran dengan jumlah yang besar tiap bulannya adalah pendidikan anak dan kebutuhan makan. Terlebih, adanya pandemi Covid-19 yang memaksa anak belajar secara daring, Yulianti harus mengalokasikan kuota internet lebih banyak.
Baca Juga:Eksperimen Sosial Hidup di Jogja dengan Rp50 Ribu, Ini yang Bisa Dibeli
"Pendidikan anak memang penting, tapi saya rasa makin tercekik. Dalam sebulan kuota internet cukup Rp100 ribu. Sekarang bisa sampai 2-3 kali lipatnya. Jika hanya menerima gaji pokok jelas itu tak cukup," keluhnya.
Ia berharap kenaikan UMP DIY harus sesuai dengan KHL yang ada di Kota Pelajar. Ia meminta kebijakan Pemda untuk menyesuaikan UMP menjadi dorongan pemilik perusahaan menaikkan gaji kepada pekerjanya.
"Jika bisa menyentuh angka Rp3 juta, saya rasa itu sudah cukup aman bagi kami. Tentu saya tidak perlu bingung untuk menambah pendapatan dan membayar biaya sekolah anak," kata dia.
Pekerja lainnya, Agus Setiawan tak menyangka kenaikan UMP yang diputuskan hanya berkisar Rp60 ribu saja.
"Berat rasanya, naik cuma Rp.60 ribu," kata Warga Sewon tersebut saat dihubungi, Rabu (11/11/2020).
Baca Juga:Cair Desember, 2 Wilayah Ini Dapat Prioritas Ganti Untung Proyek Tol Jogja
Agus tidak mengeluh tanpa dasar, pasalnya dia adalah tulang punggung di keluarganya. Di sisi lain kenaikan minim itu akan terus dibayangi oleh kebutuhan pokok yang juga terus naik.
