SuaraJogja.id - Bupati Sleman Sri Purnomo meminta warga terdampak tol untuk mengikuti mekanisme tawar-menawar bila tak setuju dengan nominal ganti untung yang disampaikan tim pembebasan lahan.
Diketahui, warga dari sejumlah area terdampak proyek tol di Sleman, misalnya Jogja-Solo, tak sepakat dengan nilai ganti untung yang ditawarkan oleh pihak penanggung jawab pembebasan lahan.
"Oh, ada mekanisme tawar-menawar, itu urusannya dengan pokja yang mengurusi itu dari provinsi [Pemda DIY]. Yang jelas itu ganti untung, bukan ganti rugi. Bukan ganti rugi artinya, harga yang ditawarkan sudah di atas harga yang layak," kata Sri Purnomo, Kamis (17/12/2020).
Ia meminta kepada warga yang berkeberatan untuk mengikuti mekanisme tersebut secara sebaik-baiknya. SP berharap, bila langkah itu ditempuh, mudah-mudahan akan ditemukan keseimbangan harga yang baik dan saling menguntungkan.
Baca Juga:Suara Aa Gym di ILC Sampai Bergetar dan 4 Berita Terpopuler SuaraJogja
Sementara itu, para lurah di wilayah terdampak diharapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.
"Harapannya dengan adanya tol melintas Sleman, masyarakat banyak diuntungkan, dan saya optimistis semua lurah mendukung," ungkapnya.
Ketua Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan (Tol) Jogja-Solo Wijayanto mengatakan, tol Jogja-Solo nantinya membentang dari Kartasura hingga Jogja. Jalur tol ini setidaknya terdiri dari tiga seksi trase, mulai dari Kartasura - Purwomartani, Purwomartani - Gamping, dan Gamping - Purworejo [termasuk di dalamnya jalur menuju YIA].
Tahapan pembebasan lahan pembangunan proyek tol Jogja-Solo sudah dimulai sejak 13 Desember 2020.
"Kemudian [untuk trase Kartasura - Purwomartani] sampai Purwomartani, untuk pembebasan lahan masih ada 250 bidang. Sisanya di Januari selanjutnya [2021], sehingga Desember mudah-mudahan bisa terbayarkan di Jogja," kata Totok.
Baca Juga:Demi Selamatkan Pesantren dan Cagar Budaya Religi, Trase Tol ke YIA Berubah
Ia menambahkan, batas akhir pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) adalah 4 Desember 2020. Sedangkan tim proyek baru bermusyawarah di Purwomartani pada sekitar 8 Desember 2020. Nilai nominal dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mencapai hampir Rp370 miliar.
- 1
- 2
