Koordinator warga, Sumaryono menandaskan, warga menyatakan menolak rencana pemerintah memperluas area TPST Piyungan di sebelah barat Padukuhan mereka. Selain merupakan lahan hijau, nanti setidaknya ada 180 kepala keluarga yang akan terdampak dengan keberadaan TPST tersebut.
"Apapun peruntukkannya apakah untuk pengolahan atau pabrik pengolahan sampah, kami tidak boleh," tandasnya.
Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan dari warga, dari 6 hektare rencana yang akan digunakan, sudah ada 2,5 hektare lahan yang sudah proses negosiasi. Harga yang ditawarkan melalui makelar adalah Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu permeternya. Namun untuk pembayarannya, Maryono mengaku belum mengetahuinya.
Sumaryono mengungkapkan, sekitar dua bulan lalu warga mendapat sosialisai di akontor kelurahan Sitimulyo. Dua kali sosialisasi, warga tetap melakukan penolakan terhadap rencana perluasan TPST di sebelah barat Padukuhan Ngablak.
Baca Juga:Dinkes Gelar Rapid Test Antigen, 34 Warga Ponpes Piyungan Positif Covid-19
"Kami sebenarnya tidak menolak perluasan. Tetapi lahannya bukan di sebelah barat dusun kami. tetapi yang ada di sebelah timur,"tandasnya.
Seharusnya, tambah Sumaryono, pemerintah menggunakan lahan seluas 5 hektare yang sudah dilelang beberapa tahun lalu. Lahan tersebut berada di sebelah timur Padukuhan Ngablak di mana sudah tidak ada pemukiman dan bisa menyambung dengan kawasan industri Piyungan, sehingga instalasinya bisa menyambung. Bukan malah menggunakan lahan baru yang notabene lahan hijau dan masih perlu dibebaskan lagi.
Kontributor : Julianto
