SuaraJogja.id - Kebijakan PPKM tak dimungkiri membuat dampak yang besar terhadap para pekerja terutama di sektor informal. Kondisi miris itu dirasakan salah satunya oleh para pelaku wisata jasa naik jip Merapi.
"Kondisinya ya priharin," kata Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi Wilayah Barat, Dardiri, saat dihubungi awak media, Rabu (28/7/2021).
Dardiri menceritakan bahwa sejak PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli 2021 lalu diketok oleh pemerintah, jip-jip yang biasa dipakai mengantar wisatawan menerabas lereng merapi terpaksa dikandangkan.
Pasalnya saat itu, Dinas Pariwisata pun telah menetapkan semua destinasi wisata termasuk yang ada di Sleman untuk ditutup sementara. Kondisi tersebut otomatis membuat hilangnya wisatawan dari berbagai wilayah.
Baca Juga:23 Kali Guguran Lava Merapi Dimuntahkan Dalam 24 Jam Terakhir, Jarak Terjauh 2 Km
"Belum [beroperasi sejak PPKM Darurat], kan dari Dinas Pariwisata, semua destinasi wisata ditutup otomatis mau menawarkan ke siapa kan ngga ada yang kita tawarkan," ucapnya.
Disebutkan Dardiri, secara keseluruhan total armada jip yang ada saat ini mencapai 1.025 jip. Dengan masing-masing satu pengemudi pada setiap jip tersebut baik di wilayah barat dan timur.
Berdasarkan jumlah itu, Dardiri mengatakan semua armada telah berhenti beroperasi sejak PPKM Darurat awal bulan lalu. Padahal sebelum itu, sejumlah armada jip sudah sempat beroperasi kembali dalam waktu yang singkat.
"Semua ini [dikandangkan] sudah mulai tanggal 3 itu. Dulu sebelumnya setelah lebaran itu ada jalan lah satu-dua minggu kalau ngga salah terus berhenti lagi karena PPKM kan itu," terangnya.
Biaya servis jip untuk penuhi kebutuhan
Baca Juga:Gunung Merapi Kembali Muntahkan Awan Panas Guguran, Jarak Luncur Capai 2,5 Kilometer
Kondisi yang masih belum menentu tersebut membuat para pengemudi jip gigit jari. Terlebih saat berbicara mengenai kendaraan jip yang sudah cukup lama tidak digunakan tersebut.
Dardiri menjelaskan memang seharusnya mobil-mobil jip itu mendapatkan perawatan dalam hal ini servis kendaraan. Namun tidak adanya pemasukan untuk biaya operasional membuat para pengemudi jip harus berpikir ulang.
"Tidak setiap hari [perawatan jipnya]. Ya misalnya mangkrak kalau dirawat sama aja mengeluarkan biaya, lebih baik digunakan untuk bertahan hidup," sebutnya.
Pihaknya memilih untuk menunggu hingga PPKM selesai dan tidak diperpanjang lagi. Sebelumnya akhirnya mulai membenahi armada jipnya.
Pembenahan armada jip itu sebagai persiapan juga jika seandainya destinasi wisata dapat kembali beroperasi kembali.
"Mungkin sesudah PPKM tidak diperpanjang lagi nanti dibenahi lagi. Untuk mempersiapkan seadainya PPKM tidak diperpanjang lagi ya kita siapkan armadanya," ujarnya.
Menurut Dardiri, pembenahan armada jip perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain untuk kenyamanan para penumpang juga dari sisi keamanan ketika digunakan kembali.
"Ya kita harus servis semuanya, sebelum kita jalan nanti kita servis lagi. Semuanya kayak aki, ban, oli dan lainnya. Itu otomatis dengan sendirinya sebelum kita nanti jalan otomatis kesiapan dan persiapan harus kita utamakan. Tapi kan untuk membenahi mendingan dipakai biaya hidup dulu," katanya.
Alih profesi hingga jual jip
Dardiri tidak memungkiri ada sejumlah pengemudi yang sudah sanggup bertahan di tengah kondisi sekarang ini. Pilihannya hanya ada dua, yaitu akan beralih profesi sementara atau menjual kendaraan jipnya.
"Ya banyak yang dijual sebenernya. Alih profesi juga ada, kalau ngga ya jual mobilnya untuk bertahan hidup," ungkapnya.
Pilihan untuk menjual jip itu antara lain disebabkan sudah sangat mendesaknya kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi akibat tidak dapat beroperasi. Selain itu ada pula yang harus segera membayar tagihan di bank.
Pasalnya tidak sedikit dari para pengemudi armada jip wisata ini harus meminjam ke bank untuk mencukupi biaya operasionalnya beberapa waktu lalu.
Dardiri mengaku tidak mengetahui secara detail jumlah pasti armada jip yang harus dijual. Namun kejadian itu bukan hanya sekali atau dua kali saja ditemui.
"Kalau jumlah pastinya kurang tahu persis. Tapi ada sih yang dijual untuk menutup kebutuhan sehari-hari, untuk menutup bank juga kan gitu. Kebanyakan dulu pinjaman bank juga karena bank sekarang ngga ada rekomendasi akhirnya ya mau ngga mau akhirnya ya dijual," ujarnya.
Ditanya mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau dinas terkait, Dardiri menyatakan belum pernah mendapat bantuan apapun hingga saat ini. Padahal dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir sejak pandemi Covid-19 kondisi wisata jip di lereng Merapi penuh dengan ketidakpastian.
"Ngga ada sampai saat ini. Makanya kita itu besok baru mau kumpul, rapat. Belum ada," tegasnya.
Perkembangan kondisi saat ini membuat Dardiri dan pengemudi lain ibaratnya sudah memasuki fase kritis. Namun mereka hanya juga bisa pasrah menghadapi situasi sekarang.
Dardiri bahkan berencana untuk secara simbolis mengibarkan bendera putih sebagai tanda keprihatinan mereka dengan segala kebijakan dan kondisi yang ada.
Namun untuk saat ini, pihaknya mau tidak mau akam tetap mengikuti anjuran pemerintah. Walaupun jika secara protokol kesehatan dan SOP pelayanan sudah dipastikan dapat dijalankan dengan baik.
"Mau ngga mau kita ikuti anjuran pemerintah saja. Walaupun kita udah prokes, SOP kita udah 100 persen tapi ya pemerintah maunya kayak gitu, tapi di sisi lain wisatawan pun juga belum seperti biasanya seandainya ada satu dua tidak kerumunan itu saya kira rombongan juga ngga ada. Jadi sementara ini ya kita ikuti aturan pemerintah dulu," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Parisiwata (Dispar) Sleman Suparmono mengatakan memang hingga saat ini belum ada bantuan secara spesifik baik untuk pelaku wisata termasuk asosisasi jip tersebut.
"Bansos yang spesifik itu belum ada. Misalnya yang spesifik untuk desa wisata belum ada, spesifik untuk pelaku wisata lain belum ada. Jadi masih ikut program generalnya pemerintah itu," kata Suparmono.
Pria yang akrab disapa Pram tersebut menyebut saat ini pihaknya masih akan berupaya membantu para driver jip wisata itu dengan cara lain. Salah satunya terkait dengan program vaksinasi Covid-19.
"Kalau yang jip ini saya kemarin sedang rembukan dengan temen-temen bagaimana kita bantu dengan vaksin dulu," ucapnya.
Pasalnya, lanjut Pram, sejauh ini belum ada jalan untuk bantuan yang dalam bentuk uang. Dalam artian dari Kementerian Pariwisata sendiri belum mengalokasikan khusus bantuan tersebut.
"Kalau mungkin nanti akhir tahun ada dana hibah pariwisata barangkali itu dari Kementerian, terus ya baru sebatas itu. Tapi yang detail bantuan apa itu belum ada," terangnya.
Kendati begitu, Pram menuturkan para driver jip masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebab para driver jip dan pelaku wisata lainnya pasti berhimpitan dengan kelurahan dan sebagainya.
Dari situ, kata Pram, bantuan-bantuan dari pemerintah dapat masuk. Sehingga tidak melulu harus menyasar golongan atau kelompok jip wisata.
"Secara umum iya. Kalau yang secara khusus wisata belum ada. Kalau yang tahun lalu kan dari Kementerian Pariwisata ada itu bansos yang untuk itu. Nah ini yang sampai sekarang saya tanya-tanya juga ke provinsi dan sebagainya belum ada yang khusus untuk itu. Jadi mestinya do berhimpitan dengan program yang umum pemerintah itu," tandasnya.
