SuaraJogja.id - Pemandangan miris nampak terlihat dari Balai Pedukuhan Blekonang 1 dan Blekonang 2 Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Gunungkidul. Nampak puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) mengikuti pelajaran dengan kondisi ruang seadanya. Rumah Limasan hanya dibagi dengan sekat menggunakan papan triplek.
Saat sekolah lain menyambut gembira dimulainya kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) namun bagi siswa SD N Tepus 2 tidaklah demikian. Bagaimana tidak mereka harus belajar di Balai Dusun usai bangunan sekolah mereka dirobohkan karena terkena proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Para siswa terpaksa harus menjalani kegiatan belajar mengajar di tempat yang kurang begitu nyaman. 10 hari terakhir, mereka belajar di Balai Pedukuhan karena tidak ada lagi tempat untuk belajar yang lokasinya memadai.
Usut punya usut, ternyata mereka kini belum memiliki gedung sekolah yang baru. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) belum membangunkan gedung baru sebagai ganti gedung lama yang terkena proyek JJLS.
Baca Juga:5.305 Siswa SD di Kota Tangerang Mulai Divaksinasi
Komite Sekolah SD N Tepus 2 Supriyadi mengatakan apa yang dialami para siswa SD N Tepus murni karena kesalahan dari Disdikipora Gunungkidul. Bagaimana tidak, pihak Disdikpora tak segera membangun gedung yang baru meskipun mereka telah mengantongi uang ganti rugi bangunan sekolah dari pemerintah sebagai dampak dirobohkannya gedung SD N 2 Tepus karena terkena dampak pembangunan JJLS.
"Uang ganti rugi itu sudah diterimakan bertahun-tahun. Dan 4 bulan yang lalu pihak sekolah dan dinas sudah diberitahu agar segera pindah," ujar dia, Selasa (19/10/2021).
Namun nampaknya Disdikpora tidak menggubris pemberitahuan tersebut. Para guru pun tidak mengetahui progres yang terjadi dari program Disdikpora. Para guru justru kaget ketika ada surat pemberitahuan akan adanya pembongkaran gedung SD tersebut.
Surat pemberitahuan tersebut sampai ke sekolah sekitar 3 minggu lalu. Tak hanya itu, listrik pun langsung dicabut, padahal saat itu aktivitas pembelajaran masih berlangsung. Para guru pun lapor ke komite sekolah meminta solusi hingga akhirnya komite sekolah kelabakan mencari bangunan untuk pembelajaran.
"Saya akhirnya menegosiasi pemborong sekitar 2 minggu. Selama 2 minggu masyarakat sekitar membongkar dokumen yang penting dan memindahkan ke rumahnya," ujar dia.
Baca Juga:Viral Video Bocah SD di Jepara Di-bully, Disdikpora Bantah Aksi Perundungan
Untuk beberapa peralatan sekolah seperti meja kursi dan juga papan tulis ataupun almari ditempatkan di Balai Pedukuhan Blekonang 3, dan dewan guru serta komite sekolah memutuskan melaksanakan pembelajaran di Balai Pedukuhan Blekonang 1 dan 2. Jarak antar Balai Pedukuhan tersebut mencapai 1 kilometer.
Sebelum pembongkaran, pihak komite sekolah sebenarnya telah berusaha melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Kelurahan, Kapanewon, Disdikpora ataupun DPRD Gunungkidul untuk menanyakan kepastian nasib gedung SD N 2 Tepus namun jawabannya mengambang.
"Saya mendapatkan informasi bahwa Dikpora memang mempunyai program meregrouping sekolah tersebut. Wacana itu muncul sejak tahun 2014 lalu," paparnya.
Namun demikian regrouping tersebut juga sekedar wacana karena belum ada kepastian. Apalagi dirinya mendengar tahun 2022 nanti sekolah akan menerima tambahan 3 orang guru baru. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan lagi apakah regrouping jadi dilaksanakan.
Sebenarnya para wali murid dan juga komite sekolah merasa sangat keberatan jika akan ada regrouping. Karena jarak sekolah yang akan diregrouping dengan SDN Tapos 2 mencapai 4 KM lebih. Tentu ini akan membuat para siswa kesulitan untuk berangkat sekolah.
"Di sini itu banyak yang tidak memiliki motor. Apa anaknya suruh menggendong kalau berangkat sekolah. Kami merasa keberatan dikarenakan tujuan sekolah baru jarak tempuhnya 4 kilometer. Paling dekat di SD Tepus 4 yang terletak di Pedukuhan Gembuk," ujarnya.
Ketua Komite Sekolah SD N Tepus 2, Sugiran menduga, bahwa Dinas sengaja tidak segera membuatkan gedung baru sebagai pengganti lantaran program regrouping SD N Tepus 2 akan direalisasikan. Namun para wali siswa sangat menyayangkan kebijakan itu lantaran dinilai sangat membebani para wali yang kurang mampu.
"Sekarang kegiatan belajar mengajar di Balai Pedukuhan dengan tempat seperti itu adanya. Lokasi pembelajaran tentu tidak layak," katanya.
Sugiran menandaskan wali tetap meminta agar rencana Dinas meregroup SD N Tepus 2 urung dilakukan. Mereka meminta Dinas agar segera membuatkan gedung baru agar para siswa yang menuntut ilmu dengan gigih itu dapat belajar dengan layak.
"Fasilitas (tempat) Guru berada sangat jauh dari lokasi pembelajaran. Isi kantor dirumah salah satu warga yang jaraknya 1 kilometer. Anak kami (siswa) tentu terlantar kalau seperti itu," tandas Sugiran.
Saat ini masih ada sekitar 37 siswa yang tersebar di 5 Pedukuhan yakni Blekonang 1, Blekonang 2, Blekonang 3, Trosari 1 dan Trosari 2 yang belajar di SD tersebut. Ia mengakui untuk saat ini sudah tidak ada siswa kelas I karena tahun ajaran kemarin tak ada yang mendaftar akibat ketidakpastian adanya gedung baru atau tidak.
"Warga yang mau menyekolahkan masih ragu karena ada info akan diregrouping. Sementara pihak sekolah juga ragu mau menerima siswa baru karena mereka (guru) tidak bisa mempertahankan," katanya.
Tak jauh berbeda dengan Sugiran sebagai Komite, Dukuh Blekonang 1 Wasiranto juga menyayangkan kebijakan Dinas terkait. Rencana regrouping disebut Wasiranto akan menyulitkan para siswa dan orang tuanya untuk mengukuti kegiatan pembelajaran.
"Jaraknya terlalu jauh. Harapan kami memang anak - anak dapat belajar dengan baik dan lancar," ujar dia.
Kontributor : Julianto
