Oon Nusihono Jalani Sidang Perdana Kasus Suap IMB Apartemen di Jogja, Terungkap Sederet 'Hadiah' untuk Haryadi Suyuti

Oon Nusihono melakukan suap kepada eks Wali Kota Yogyakarta lewat pemberian hadiah ulang tahun.

Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Senin, 22 Agustus 2022 | 18:54 WIB
Oon Nusihono Jalani Sidang Perdana Kasus Suap IMB Apartemen di Jogja, Terungkap Sederet 'Hadiah' untuk Haryadi Suyuti
Terdakwa Oon Nusihono (baju putih) yang disidang atas kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di PN Yogyakarta, Senin (22/8/2022). [Hiskia Andika Weadcaksana / SuaraJogja.id]

"Setelah mengetahui uang masuk, pada hari yang sama Dandan segera melakukan transfer atas nama Egrie Inofitri Junia Sari sejumlah Rp265 juta untuk peluncuran VW Scirocco warna hitam tahun 2010 untuk diberikan kepada Haryadi Suyuti," paparnya.

Disampaikan Rudi, terdakwa Oon diketahui memberikan uang sebesar USD 20.450, Rp20 juta, 1 unit mobil Volkswagen Scirocco 2.000 cc warna hitam tahun 2010 dan satu sepeda elektrik merek Specialized tadi.

Sejumlah suap tersebut diserahkan kepada Haryadi tidak hanya secara langsung saja. Melainkan juga ada yang melalui perantara orang terdekatnya.

Sebab diketahui kasus ini turut menjerat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana serta tangan kanan Haryadi yakni Triyanto Budi Yuwono.

Baca Juga:Satu Berkas Perkara Suap IMB Apartemen Jogja Segera Disidangkan di PN Yogyakarta, Haryadi Suyuti Kapan?

Selain Haryadi, terdakwa juga memberikan sejumlah uang sebanyak USD 6.808 kepada Nurwidihartana. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses perizinan itu.

"Dengan maksud supaya Haryadi Suyuti melalui Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwoni mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT Java Orient Properti," terangnya.

Berbagai penerimaan uang dan barang itu, dinilai JPU, bertentangan dengan kewajiban Haryadi Suyuti saat itu sebagai Wali Kota. Terlebih sebagai penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diketahui dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu terdakwa atas nama Oon Nusihono (ON) tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). 

Baca Juga:KPK Perpanjang Masa Penahanan Terhadap Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Selama 30 Hari

Tidak adanya keberatan atau eksepsi yang diajukan itu membuat kemudian persidangan bisa berlanjut pada agenda selanjutnya. Persidangan selanjutnya sendiri akan digelar pada Senin, 29 Agustus 2022 pekan depan dengan agenda pembuktian.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak