SuaraJogja.id - Dinas Perhubungan (dishub) DIY mengurangi jalur Trans Jogja. Kebijakan ini diberlakukan menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
Sebab Trans Jogja menjadi salah satu angkutan umum yang terdampak kenaikan BBM ini. Trans Jogja menggunakan bio solar untuk operasionalnya. Sementara harga bio solar mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
"Kami mengatur jalurnya [trans jogja]," papar Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (06/09/2022).
Dalam pengaturan jalur Trans Jogja, Dishub membatasi jam operasional Trans Jogja. Pembatasan rute diberlakukan untuk jalur-jalur bus yang tidak ramai penumpang.
Baca Juga:Viral, Tas Sopir Trans Jogja Diduga Bakal Direbut Maling Perempuan, Begini Kronologinya
Menurut Made, saat ini rute Trans Jogja di DIY mencapai 17 jalur. Namun dari jalur tersebut, tidak semua jalur ramai penumpang.
Karenanya sebagian jalur akan dikurangi jam operasionalnya. Sedangkan jalur yang ramai tetap akan dipertahankan jam beroperasinya.
Diantaranya jalur Malioboro yang selalu ramai penumpang. Jalur ini dipastikan tidak akan pengurangan armada maupun jam operasionalnya.
"Jalur yang ramai tetap berlangsung. Kalau yang tidak ramai nanti operasinya kita kurangi," paparnya.
Meski mengurangi jam operasional sebagian rute, lanjut Made, Dishub tidak akan menaikkan tarif Trans Jogja. Saat ini Pemda menetapkan tarif bus tersebut sebesar Rp3.000 untuk sekali jalan.
Baca Juga:Beredar Video Wanita Kepergok Hendak Mencuri Tas Sopir Trans Jogja
Dishub juga belum akan menambah subsidi untuk Trans Jogja. Selama ini Pemda memberikan subsidi agar tarif bus terjangkau.
"Tarif [trans jogja] sendiri kami tidak naik, kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan transportasi umum ini, " jelasnya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan selain tidak menaikkan tarif Trans Jogja, Pemda perlu menggratiskan tarif bus untuk pelajar dan mahasiswa. Sebab sebagian besar pengguna angkutan umum tersebut adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, pelajar dan mahasiswa.
"Jika tarifnya dinaikkan tentu akan menambah kesulitan mereka saat ini," paparnya.
Huda menambahkan, Pemda juga perlu meningkatkan layanan terutama ketepatan waktu dan rute yang solutif bagi pengguna bus tersebut. Apalagi orientasi Trans Jogja bukanlah bisnis tetapi pelayanan karena operasional angkutan tersebut ditanggung APBD melalui penugasan kepada BUMD.
"Kita lebih mengutamakan banyaknya warga yang menggunakan dibandingkan PAD yang masuk dari pembayaran tiket. Indikatornya bukan berapa besar PAD masuk saja, tapi lebih pada berapa banyak warga yang menggunakan Trans Jogja," imbuhnya.
