SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan sejumlah saran terkait dengan wacana pelarangan bus pariwisata untuk masuk kawasan Kota Jogja. Pemetaan ruas lalu lintas yang dinilai padat hingga optimalisasi sarana prasarana perlu dilakukan.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana mengatakan sejauh ini pihaknya belum diajak duduk bersama untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah tentang wacana itu. Namun sejumlah masukan atau saran sudah disiapkan.
"Kalau wacana itu diterapkan kita hanya memberi masukan supaya infrastruktur sarana dan prasaran itu betul-betul siap," ujar Deddy, Jumat (17/3/2023).
Selain itu, Deddy menyebut perlu dilakukan pemetaan lebih jauh tentang kepadatan lalu lintas di Kota Jogja. Terlebih wacana itu bergulir sebagai respon untuk mengurangi kepadatan lalu lintas tersebut.
Baca Juga:Trending! Gempa 5,2 Magnitudo di Jogja Terasa hingga ke Solo
Jika hal tersebut sudah dilakukan maka bisa dicarikan sebuah solusi alternatif guna mengurai kepadatan itu. Bukan lantas melakukan pelarangan secara menyeluruh untuk masuk ke kawasan Kota Jogja.
"Itu kan juga mengurangi beban pemerintah untuk shuttle-nya. Tapi kalau di luar ring road, itu nanti juga beban pemerintah untuk menyediakan shuttleznya akan lebih banyak. Ini harus dipikirkan betul bersama-sama," terangnya.
"Tapi coba bayangkan setiap hotel atau restoran yang ada di dalam ring road yang mungkin rata-rata ya 2-20 bus lah, apakah shuttle itu bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah," imbuhnya.
Di sisi lain, pihaknya juga tak ingin kemudian shuttle itu menjadi tambahan beban untuk hotel maupun restoran. Apalagi sampai mempersulit para tamu wisatawan yang datang.
Jika tidak cermat dalam mengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Deddy khawatir kesempatan itu bakal dimanfaatkan oleh daerah atau kota lain untuk merebut hati para wisatawan.
Baca Juga:BREAKING NEWS: Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Jogja, Berpusat di Barat Daya Kulon Progo
Hingga berujung kemudian pada sepinya kunjungan wisatawan yang datang ke Jogja. Padahal, kata Deddy, pendapatan asli daerah (PAD) baik kota dan kabupaten di DIY paling besar berasal dari pariwisata selain pendidikan.
"Jangan sampai itu menjadi bumerang malah menjadi DIY itu tidak diminati lagi untuk dikunjungi. Karena kita itu pangsa pasarnya ya orang-orang nusantara yang pakai bus-bus itu, itu bukan hanya PHRI ya yang sudah mengeluh ke PHRI justru teman-teman pusat oleh-oleh itu," tuturnya.
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mewacanakan pelarangan bus pariwisata untuk masuk ke dalam wilayah kota ketika musim liburan. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk memecah kemacetan yang berlangsung.
Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan lahan parkir di sekitar Terminal Giwangan. Nantinya lahan parkir itu yang bisa dimanfaatkan oleh bus-bus pariwisata untuk menurunkan penumpangnya.
Nantinya para penumpang bus yang turun di sana akan diangkut lagi menggunakan shuttle untuk masuk ke wilayah Kota Jogja. Direncanakan kebijakan tersebut bakal diterapkan pada tahun 2023 ini.
