Selain masalah iuran, ia meminta pemerintah harus bisa menjelaskan iuran Tapera tidak akan raib seperti kasus Jiwasraya. Menyikapi sejumlah hal tersebut, MPBI DIY menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama menolak besaran iuran Tapera yang mencapai total 3 persen. Kedua menuntut pemerintah agar terlebih dahulu membangun sistem pengamanan iuran Tapera agar tidak menjadi kasus Jiwasraya yang lain.
Pemerintah juga dituntut untuk dapat memperbanyak pembangunan perumahan rakyat di DIY. Terlebih dengan DP 0 persen dan cicilan maksimal 500.000 per bulan.
Selain itu pemerintah diminta untuk menyempurnakan program jaminan perumahan rakyat. Serta tidak lupa untuk menaikkan upah buruh 50 persen sekaligus menurunkan harga rumah 50 persen.
Baca Juga:Dugaan Pungli di Lapas Cebongan Sleman, Satu Pejabat Struktural Dinonaktikan
"Kepatuhan terhadap kaidah tata kelola diperlukan agar tak terjadi masalah di kemudian hari, seperti kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Tapera prinsipnya sama dengan lembaga keuangan yang lain. Tetap harus menerapkan kaidah-kaidah governance yang sudah ditetapkan," tegasnya.
