Kemudian tuntutan kedua yakni kebijakan relokasi harus menyejahterakan para pedagang. Konsep itu tidak terlepas dari keterlibatan para pedagang dalam seluruh rencana tersebut.
"Kan pedagang sendiri yang tahu seperti apa dan bagaimana bentuk dan luasan lapak yang sebenarnya kita inginkan. Bukan tiba-tiba disodorkan dengan bangunan yang sudah jadi, ukuran sekian-sekian yang itu menurut hemat saya sangat tidak manusiawi," ujarnya.
Sejak awal rencana relokasi, Usman bilang, para pedagang yang tergabung dalam paguyuban itu tidak dilibatkan. Berdasarkan dalih dari pemangku kebijakan, hal tersebut karena memang pemerintah memilih pendekatan lain.
Baca Juga:Gantikan Direktur yang Terseret Korupsi, Widayat Punya PR Besar di PT Taru Martani
