Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Paliyan, Sudadi Khusni W, membantah bahwa pihaknya melakukan pungutan liar. Menurutnya, sumbangan yang dimaksud hanyalah bentuk gotong royong untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS.
"Kami tidak menentukan jumlah sumbangan, semuanya tergantung pada kemampuan orang tua. Jika tidak bisa membantu, tidak ada paksaan,"jelasnya.
Namun, Sudadi mengakui bahwa kebutuhan sekolah, seperti honor guru non-ASN dan beberapa kegiatan siswa, memang membutuhkan anggaran tambahan dan pihaknya berupaya memikirkan solusinya.
"Untuk pembayaran guru honorer yang tidak dibiayai oleh dana BOS, kami mencari solusi bersama. Kalau ada orang tua yang bersedia membantu, itu sifatnya sukarela," tambahnya.
Baca Juga:Tragis! Penambang di Gunungkidul Tewas Tertimpa Batu di Lahannya Sendiri
Dia menyebut ada 9 guru honorer yang harus dibiayai dengan masing-masing orang mencapai Rp 1 juta perbulan. Selain itu bakal ada kegiatan perpisahan di mana anak-anak menginginkan perayaan seperti tahun sebelumnya.
Meski pihak komite menyebut sumbangan ini tidak wajib, beberapa orang tua tetap merasa ada tekanan untuk membayar. Mereka berharap pemerintah bisa memastikan bahwa pendidikan benar-benar gratis tanpa pungutan tambahan yang memberatkan.
Ketua ORI DIY, Muflihul Hadi mengatakan bakal menggali permasalahan ini. Namun dia menandaskan sumbangan lewat komite boleh namun untuk pungutan tidak diperkenankan. Dan untuk sumbangan tidak ditentukan angka dan waktunya.
"Namanya sumbangan tidak ditentukan angka dan waktunya termasuk konsekuensinya bagi yang tidak menyumbangkan," ungkapnya.
Kontributor : Julianto
Baca Juga:Ada PHK Massal di PT Sritex, Pemkab Gunungkidul Data Warganya yang Terdampak
