- Pemerintah berencana menerapkan WFH satu hari seminggu bagi ASN dan swasta pasca Lebaran untuk menekan pembengkakan subsidi BBM global.
- Pengamat meragukan efektivitas WFH karena ketiadaan variabel paksa seperti pandemi, berpotensi disalahgunakan pekerja untuk mobilitas lain.
- Kebijakan WFH berisiko menurunkan pendapatan UMKM dan transportasi, disarankan fokus pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan tertentu.
SuaraJogja.id - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta setelah periode Lebaran.
Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menekan pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat melonjaknya harga minyak dunia yang kini menembus di atas US$ 100 per barel.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi memberikan catatan kritis atas rencana tersebut. Menurutnya keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kedisiplinan pelaku kerja.
Ia membandingkan dengan saat masa pandemi Covid-19 yang lalu. Berbeda kala itu, masyarakat takut keluar rumah mengingat risiko kesehatan.
Baca Juga:Pakar UGM: Prioritaskan Kebutuhan Dasar dan Dukungan Psikososial Penyintas Banjir Sumatera
Namun saat ini tidak ada tekanan serupa yang menjamin orang benar-benar tinggal di rumah saat WFH diterapkan.
"Masalahnya, tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH satu hari seminggu secara konsekuen karena menyangkut perubahan perilaku kerja," kata Fahmy saat dikonfirmasi, Minggu (22/3/2026).
Fahmy meragukan kedisiplinan para pekerja dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ia menilai ada risiko besar di mana waktu WFH justru disalahgunakan untuk mobilitas lain yang tetap mengonsumsi bahan bakar.
"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," tuturnya.
Tanpa adanya variabel paksa seperti ancaman penularan virus pada saat pandemi Covid-19 lalu, kata Fahmy, kebijakan WFH berisiko menjadi bumerang.
Baca Juga:Usai Viral Sebut Jokowi Bukan Alumni, Layanan LISA AI UGM Tak Bisa Digunakan
"Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular Covid-19. Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH satu hari," ujarnya.
Selain masalah efektivitas, Fahmy turut menyoroti dampak negatif bagi sektor ekonomi mikro yang selama ini bergantung pada mobilitas pekerja.
Penurunan kehadiran fisik pegawai di kantor dipastikan akan memangkas pendapatan harian para pelaku UMKM dan penyedia jasa transportasi.
"WFH satu hari berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya," ungkapnya.
Selain itu, sektor manufaktur pun diprediksi akan mengalami penurunan produktivitas. Jika kewajiban WFH dipaksakan kepada tenaga kerja di lini produksi.
Fahmy menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengeksekusi kebijakan ini. Perlu dipertimbangkan secara matang dan teliti cost dan benefit dari kebijakan tersebut.
