SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul telah memetakan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di 2021 untuk penanganan Covid-19. Adanya refocusing tersebut mengancam sejumlah proyek pembangunan yang direncanakan pada 2021 ini. Kendati demikian, dua proyek yang baru saja dicanangkan untuk mulai pembangunan, yakni Taman Milenial dan pembangunan Aula Kodim akan tetap berjalan.
Keputusan untuk refocusing tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021.
Dalam surat tersebut anggaran yang mungkin terpangkas refocusing tidak hanya dari Dana Alokasi Umum (DAU) tapi juga Dana Bagi Hasil (DBH) dan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) 2021.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bantul, Isa Budi Hartomo menjelaskan, draft terkait dengan anggaran pembangunan mana saja yang akan di refocusing telah disusun.
Baca Juga:Tempati Rumdin Bupati Bantul, Halim Janji Jadikan Rumah Aspirasi
Meski enggan mengungkapkan secara detail terkait isi draft tersebut, Isa memastikan jika kebutuhan dasar dan pemulihan perekonomian tetap akan berjalan.
"Untuk itu kami komunikasikan terus. Memang masih sebatas draft. Jangan sampai refocusing mengganggu urusan wajib," jelas Isa dihubungi wartawan, Rabu (3/3/2021)
Ia menjelaskan jika kebijakan refocusing itu memang berdampak pada pembangunan yang sudah direncanakan pada 2020 lalu. Namun tak seluruh proyek akan ditunda melihat dari skala prioritas. Seperti yang dilakukan Pemkab pada 2020 lalu, pemerintah melakukan pengalihan satu kegiatan ke kegiatan lainnya untuk mengatasi efek dari refocusing.
Kendati demikian, diakui Isa, jika usai adanya perintah refocusing dari pemerintah pusat ke daerah, Sekda Bantul telah mengeluarkan kebijakan menunda semua proses lelang proyek.
Berdasarkan website lpse.bantulkab.id, ada sekitar 18 proyek terpaksa dihentikan proses lelangnya. Dari 18 proyek, ada pembangunan taman milenial dan harus ditunda proses lelang.
Baca Juga:Polres Bantul Ringkus Belasan Pengedar Narkoba, Termasuk 2 Driver Ojol
"Tidak hanya itu (taman milenial), kemarin kita sudah edarkan surat dari Sekda Bantul. Semua pengadaan sementara ditunda dulu," ujar Isa.
Berbanding terbalik dengan Isa, Sekda Bantul, Helmi Jamharis menjelaskan jika proyek Taman Milenial yang rencana dibangun di depan Kantor Satpol PP Bantul dan Aula Kodim bahwa proyek itu tetap berjalan.
“Itu jalan terus. Karena bagian prioritas untuk dipertahankan,” kata Helmi dihubungi wartawan.
Terkait dengan proses pembangunan taman milenial dan aula Kodim, menurut Helmi ada perjanjian tukar guling antara Pemkab Bantul dengan pihak Kodim.
"Lokasi eks lahan Kodim akan dimanfaatkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan Kodim butuh aula dan tempat serbaguna tentu ini kami tanggapi, serta bisa diselesaikan bersama," kata Helmi.
Disinggung terkait prioritas yang dimaksud, Helmi belum bisa mengungkapkan secara jelas skala prioritasnya. Namun, ia tidak menampik jika Pemkab akan berusaha agar proyek infrastruktur yang sudah masuk dalam pengadaan akan sebisa mungkin dipertahankan dan tidak dilakukan refocusing.
“Sebisa mungkin kami pertahankan. Begitu juga yang sudah ada pemenang, kami akan pertahankan,” terang Helmi.
Terpisah, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait dengan kebijakan refocusing. Pasalnya, akan ada komunikasi antara Pemkab Bantul dengan Pemerintah Pusat.
"Mana-mana yang harus di refocusing, ini yang akan dikomunikasikan," kata Halim.
Ia memprediksi usai adanya refocusing, nantinya anggaran kemampuan dari Pemkab Bantul senilai Rp140 miliar untuk penanganan Covid-19. Jumlah tersebut diperkirakan hampir sama dengan refocusing pada 2020 lalu.
"Karena kami kan diminta mengatasi beberapa kebutuhan pembiayaan, diantaranya honor tenaga kerja dan pendukung vaksinasi," ucap Halim.
Sementara berdasarkan APBD 2021 yang telah disahkan beberapa waktu lalu, besaran belanja Pemkab Bantul mencapai Rp2,2 triliun. Dari jumlah itu 30,99 persen atau Rp708,3 miliar untuk alokasi bidang pendidikan. Sementara untuk kesehatan 25,63 persen atau Rp421,6 miliar, proporsi untuk infrastruktur mencapai 25,21 persen atau Rp970,74 miliar yang terdiri dari Rp941,3 miliar dari DAU dan sisanya, Rp29,15 miliar dari DBH.
