SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan memberangkatkan sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) calon transmigran. Jika sesuai rencana pemberangkatan akan dilakukan pada akhir tahun 2021.
Kabid Pelatihan dan Transmigrasi Disnaker Sleman Trining Dyah Pawestri menjelaskan bahwa sebagian keluarga yang akan diberangkatkan untuk transmigrasi tahun ini merupakan pendaftar pada tahun lalu.
Hal ini disebabkan keputusan Pemerintah Pusat yang menunda secara keseluruhan pelaksanaan transmigrasi pada tahun lalu. Kondisi pandemi Covid-19 yang kala itu masih baru saja merebak menjadi salah satu faktor penundaan.
"Kalau normal, sesuai rencana ya kemungkinan akan diberangkatkan pada November-Desember besok, kami belum tahu tapi sekitar itu perkiraannya," kata Dyah, kepada awak media, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga:Kasus Masih Tinggi, Sleman Gelar KBM Tatap Muka di Tahun Ajaran Baru
Dyah menuturkan bahwa setidaknya tercatat ada empat daerah tujuan yang akan menjadi tempat tujuan para calon transmigran tahun ini. Wilayah di Sulawesi dan Kalimantan menjadi mayoritas tujuan
Nantinya keberangkatan akan disesuaikan dengan penempatan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Lebih rinci, disebutkan Dyah, 3 KK berangkat ke Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat; 3 KK ke Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara; 5 KK ke Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan; serta 4 KK menuju ke Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Nantinya, kata Dyah, setiap keluarga yang mengikuti program transmigrasi bakal diberikan sejumlah hak yang ada tempat tujuan. Mulai dari lahan pekarangan seluas setengah hektar hingga rumah.
Selain itu tempat usaha serta lapangan pekerjaan juga akan disediakan. Tetap dengan pekerjaan utama yaitu untuk bertani di lahan yang sudah ada.
Baca Juga:ASN Sleman Nekat Mudik Saat Lebaran, Siap-Siap Saja TPP Dipotong
"Harapannya, kedepan [setelah mengikuti program transmigrasi] menjadi daerah yang mandiri dan bisa lepas dari pembinaan," ujarnya.
Keluarga yang berangkat ke tujuan transmigrasi pun tidak perlu khawatir mengenai logistik. Pasalnya masing-masing keluarga sudah dijatah untuk mendapatkan bantuan jadup selama 12 bulan atau sebelum masa panen.
Dyah mengatakan keluarga yang mengikuti program transmigrasi juga tidak serta merta dilepas begitu saja oleh pemerintah. Namun tetap akan mendapat pembinaan sekaligus monitoring dari Pemerintah Pusat serta daerah di lokasi penempatan selama lima tahun.
Disampaikan Dyah, sejauh ini hampir tidak ada keluarga yang berubah pikiran atau tidak betah selama mengikuti program transmigrasi. Jika memang ada yang harus kembali karena suatu hal maka kependudukan tetap akan diurus.
"Sepanjang terdapat surat yang menandakan, keluarga yang bersangkutan akan mengembalikan hak lahan di sana. Sebab memang bantuan lahan usaha tidak boleh dijual. Harus diolah," cetusnya.
Dyah menambahkan cukup banyak warga di Sleman yang cukup berminat mengikuti program transmigrasi. Namun tidak dipungkiri rata-rata menginginkan penempatan di Sumatra.
Selain dianggap dekat dengan Jawa, banyaknya penempatan transmigrasi sebelumnya di Sumatra juga mempengaruhi. Sehingga selain dianggap lebih dekat juga ada banyak saudara di daerah tujuan.
"Kebanyakan memang maunya Sumatra. Tapi kan sebenarnya sama saja. Jadi penempatan itu tergantung kuota dari pusat. Kami nanti tinggal mengirimkan orangnya," tandasnya.
Tingginya minat warga Bumi Sembada untuk ikut dalam program transmigrasi dibenarkan juga oleh Staf Pemeriksa Ketransmigrasian Disnaker Sleman, Deni Indriastuti.
Ia menyebut terdapat sejumlah kantong-kantong transmigrasi di Sleman yang kerap menjadi langganan penyumbang transmigran.
"Selama ini yang banyak [menyumbang transmigran] warga yang berada di Kapanewon Turi, Tempel, Kalasan, Ngemplak, Cangkringan, Berbah hingga Prambanan," tandasnya.
