alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Beri Uang ke Manusia Silver Dikenai Sanksi, Bupati Bantul: Sosialisasi Kurang Masif

Eleonora PEW | Rahmat jiwandono Kamis, 09 Desember 2021 | 15:47 WIB

Beri Uang ke Manusia Silver Dikenai Sanksi, Bupati Bantul: Sosialisasi Kurang Masif
[ILUSTRASI] Belasan manusia silver terjaring razia oleh petugas Satpol PP Tangsel, Selasa (29/9/2021). [SuaraJakarta.id-Suara.com/Wivy Hikmatullah]

Mereka memilih membayar denda daripada harus menjalani kurungan penjara selama dua hari.

SuaraJogja.id - Akibat memberi uang kepada manusia silver, tiga warga Kabupaten Sleman dikenakan denda sebesar Rp50 ribu pada Jumat (26/11/2021). Seperti diketahui, tiga orang itu yakni S, M, dan W memberi uang ke manusia silver di pertigaan Jalan Solo-Yogyakarta, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.

Mereka memilih membayar denda daripada harus menjalani kurungan penjara selama dua hari.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut ada dua hal yang membuat itu bisa terjadi. Pertama, sosialisasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Pengemis dan Gelandangan belum disosialisasikan secara masif.

"Sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahuinya. Kasus ini memang belum banyak masyarakat bisa memahami dan menerima," papar Halim pada Kamis (9/12/2021).

Baca Juga: Anak Dipolisikan Ibu gegara Jual Perabot, Bupati Bantul Imbau Laporan Dicabut

Kedua, ada bias pemahaman, umumnya orang memahami bahkan meyakini bahwa bersedekah dapat pahala. Namun demikian, pemberian uang kepada manusia hukum justru berujung persoalan hukum.

"Ini kok ada aturan bersedekah malah dihukum. Padahal kajian yang merancang perda ini menemukan bukti-bukti di lapangan. Sehingga disimpulkan memberikan uang kepada pengemis sama halnya membiarkan mereka tetap dalam kemiskinan," katanya.

Bukti yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY berkali-kali menemukan para pengemis itu terorganisir dan melakukan suatu operasi bersama dan dilakukan secara profesional. Salah satu modusnya adalah menyewa anak kecil untuk diajak mengemis.

"Anak kecil itu diajak mengemis dalam kondisi cuaca yang panas- lalu menangis. Kalau enggak nangis dijiwit dewe (dicubit sendiri)," katanya.

Dengan demikian, orang yang melihatnya akan menimbulkan rasa iba. Dan jika itu terus dibiarkan maka akan banyak orang tertarik jadi pengemis karena pendapatannya sangat besar.

Baca Juga: Ingat Anak yang Jual Perabot Ibunya? Pemkab Bantul Akan Upayakan Bantuan

"Di Bantul sendiri ada semacam sentra pengemis yang sampai hari ini terus kami bina dan larang," ujarnya.

Namun upaya mencegah mereka untuk tidak jadi pengemis bukan perkara mudah. Sebab, ketika mereka dipulangkan ke rumahnya, tidak lama kemudian mereka kembali mengemis.

"Bahkan pernah kami kembalikan ke rumahnya tapi besoknya tetap datang ke simpang empat. Ada yang rombongan kemudian cari tempat dan ganti kostum untuk mengemis," terang dia.

Diakuinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sejauh ini belum mengatur larangan jadi gelandangan.

"Belum ada larangan itu (dilarang mengemis dan jadi gelandangan), yang ada larangan memberi uang ke mereka," ujarnya.

Menurutnya, ini suatu hal yang perlu dikoordinasikan dan sosialisasikan karena pemahaman masyarakat masih berbeda-beda. Masyarakat sudah paham tentang perbuatan mencuri atau copet tetapi belum untuk memberi uang.

"Kalau mencopet atau mencuri tanpa sosialisasi pun masyarakat sudah paham kalau itu tindakan yang salah. Tapi ngasih sedekah kok salah masih sulit untuk dipahami," katanya.

Untuk itu, persoalan pengemis dan gelandangan pekerjaan rumah jajarannya bagaimana Perda DIY tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Orang yang memberi uang ke pengemis punya pikiran kalau tidak memberi maka dia enggak bisa makan.

"Alasannya karena kasihan, padahal ada yang sengaja jadi gelandangan," katanya.

Sementara setelah ditelusuri, mereka menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, hingga dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kondisi itu, sesungguhnya sekadar untuk makan dan menyekolahkan anaknya dari SD sampai SMP itu sangat mampu karena sekolahnya digratiskan.

"Saya kira perlu ada aturan yang melarang orang menggelandang tapi konsekuensinya pemerintah harus bisa menjamin kesejahteraan mereka," ungkapnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait