SuaraJogja.id - Perkumpulan Analis Resiko dan Penyelesaian Konflik (PARES Indonesia) mengumumkan hasil riset terkait isu sampah. Riset ini melihat permasalahan tata kelola sampah yang terjadi di Indonesia.
Naura Iftika selaku Peneliti PARES Indonesia menuturkan riset ini melihat permasalahan tata kelola sampah yang terjadi di Indonesia dan khususnya, di DIY. Hasil kajian big data berfokus pada percakapan dan wacana yang muncul di media berita dan media sosial mengenai permasalahan tata kelola sampah.
Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode analisis big data dengan sumber data dari media sosial X dan media berita daring. Data yang dikumpulkan berupa cuitan dan artikel berita yang diunggah pada rentang tanggal 1 Januari 2023 sampai 15 Mei 2024.
Kata kunci yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kata 'sampah'. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat sentimen, wacana, pola percakapan, dan sebaran geolokasi permasalah tata kelola sampah.
Baca Juga:UKT Mahal, Kuliah Ambyar: Nestapa Mahasiswa di Jogja Menyikapi Tingginya Biaya Jadi Sarjana
Dari hasil analisis tersebut setidaknya ada beberapa poin utama. Termasuk isu ini yang masih menjadi perhatian masyarakat di kota-kota besar.
"Sorotan isu sampah itu masih terpusat di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, yang menjadi indikasi bahwa terjadi darurat penanganan sampah di perkotaan. Tapi bukan berarti bahwa di area pedesaan tidak terjadi darurat sampah," kata Naura, dalam keterangannya dikutip, Kamis (6/6/2024).
Hal ini menunjukkan bahwa warga dari ketiga kota ini menaruh perhatian lebih pada permasalahan tata kelola sampah yang ada di wilayahnya. Jika dilihat lebih dalam lagi, lokasi di DIY yang paling banyak disebut oleh warganet adalah Piyungan.
Hal ini tidak terlepas dari ditutupnya TPS Piyungan pada awal tahun ini. Banyak warganet yang mengkritik langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi (pemprov) DIY dalam menangani persoalan sampah di DIY.
"Ketimpangan antara sentimen positif dengan sentimen netral dan negatif itu tampak sangat jelas. Sentimen negatif dan netral mendominasi wacan di Twitter yang artinya masih banyak permasalahan sampah yang terjadi dan masyarakat menaruh perhatian atas isu sampah," tuturnya.
Baca Juga:Cegah Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, Pemkot Yogyakarta Bentuk Gugus Tugas
Big data itu juga mengungkap betapa minimnya upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyelesaikan persoalan sampah. Jika dilihat dari akun-akun media sosial yang sering mengunggah unggahan, akun pemerintah bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar akun yang sering mengunggah tentang topik sampah.
Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai permasalahan sampah ini.
"Sangat sedikit akun media sosial resmi pemerintah yang mengunggah terkait permasalahan sampah. Artinya pemerintah daerah itu perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui media sosialnya mengenai pengelolaan sampah bukan hanya publikasi mengenai apa yang dilakukan pejabat pemerintah," tuturnya.
Selain itu, Naura menyebut walaupun tanggung jawab tata kelola sampah berada di tangan pemerintah, masyarakat pun tidak lantas tinggal diam. Meskipun pemerintah cenderung pasif dalam menyelesaikan isu sampah, masyarakat justru turut aktif dalam mencari solusi tata kelola sampah.
Hal ini dapat dilihat dari data Google Trends yang menunjukkan bahwa masyarakat DIY aktif mencari informasi mengenai pengolahan sampah di Google. Tidak hanya itu, juga banyak bank sampah yang didirikan oleh masyarakat.
"Keyword sampah di Google itu berasal dari daerah Yogyakarta," ucapnya.
