SuaraJogja.id - Pemda DIY buka suara terkait permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah di DIY.
Sebab meski merupakan program pemerintah pusat, MBG menyasar para siswa di Yogyakarta.
Evaluasi pun dilakukan menyusul ditemukannya kasus menu MBG yang basi dan ada ulat didalamnya di SMKN 4 Yogyakarta.
Selain itu kasus sejumlah sekolah di Kotagede yang terhenti dapat MBG akibat kendala teknis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga:Lampu Hijau dari Keraton, Polda DIY Segera Pindah Markas ke Lahan 7,5 Hektare
"[Masalah MBG] ini sudah jadi informasi publik. Jadi ya kita nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Kita harus berbenah, memperbaiki mekanisme. Maka ya, yuk, kita evaluasi. Kita perbaiki bareng-bareng," papar Sekda DIY, Beny Suharsono dikutip Rabu (7/5/2025).
Menurut Beny, komunikasi secara terbuka dan evaluasi bersama perlu dilakukan. Ia mengingatkan semua pihak, termasuk sekolah untuk tidak takut melaporkan permasalahan MBG di lapangan.
Jangan sampai kendala pelaksanaan MBG disimpan sendiri. Selain sulit mengevaluasi program, justru siswa dan sekolah yang akan dirugikan.
"Kalau benar informasinya [ada masalah MBG], maka itu bisa jadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai kita menerima dampak lalu dipendam, kasihan. Pertama, kasihan siswanya. Kedua, kasihan tenaga pendidiknya," tandasnya.
Terkait laporan menu MBG yang basi, Beny menegaskan evaluasi tidak hanya ditujukan kepada SPPG, tapi juga penyedia lain dalam sistem distribusi makanan. Mestinya ada kontrol soal sterilisasi makanan, termasuk dari ahli gizi.
Baca Juga:Kantor Wakil Rakyat Dikunci, Aspirasi Pendidikan Terkunci? Hardiknas Berujung Ricuh di Yogyakarta
"Kalau dulu itu, istilahnya ada tukang icip-icip. Nah, proses-proses seperti itu juga harus jadi bagian dari evaluasi bersama," paparnya.
