- Pemanfaatan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Sleman secara online hingga Oktober 2025 hanya 11,08 persen dari total pengajuan.
- Sebagian besar masyarakat memilih layanan tatap muka karena cenderung ingin berkonsultasi langsung saat mengurus dokumen kependudukan.
- Disdukcapil Sleman mendorong layanan digital melalui sosialisasi rutin meskipun pelayanan tatap muka masih tertangani dengan baik.
SuaraJogja.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman mencatat pemanfaatan layanan administrasi kependudukan secara online masih rendah. Hingga Oktober 2025, proporsi layanan online baru mencapai 11,08 persen atau 17.787 pengajuan dari total 160.581 layanan.
Sementara itu, sisanya yang mencapai 88,87 persen atau 142.706 layanan masih dilakukan secara offline atau tatap muka langsung.
Hal ini diakui oleh Kepala Disdukcapil Sleman, Arifin. Ia mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap layanan digital belum tumbuh optimal meski akses sudah dibuka melalui berbagai kanal.
"Jadi dari beberapa layanan yang kami berikan, yang kami buka aksesnya secara online, memang sejauh ini, masyarakat baru 11 persen dari keseluruhan layanan yang memanfaatkan layanan online itu," kata Arifin dikutip, Senin (24/11/2025).
Baca Juga:Jelang Libur Nataru, Kapolri Pastikan DIY Siap Hadapi Ancaman Bencana La Nina dan Erupsi Merapi
Disampaikan Arifin, hal itu tak semata-mata kesadaran masyarakat soal layanan digital. Melainkan pilihan masyarakat yang masih cenderung ingin berkonsultasi langsung saat mengurus dokumen kependudukan.
Ia bilang, konsultasi langsung tersebut membuat sebagian warga lebih memilih datang ke kantor pelayanan. Baik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun kantor Disdukcapil.
"Tapi memang banyak masyarakat mengurus administrasi kependudukan tidak hanya sekedar ingin selesai satu persoalannya tetapi juga ingin konsultasi juga," ucapnya.
"Sehingga ketika mengakses layanan yang berjumpa dengan petugas juga menanyakan proses yang lainnya di samping layanan yang dicari saat itu," imbuhnya.
Meski mayoritas pemohon masih memilih jalur offline, Arifin memastikan pelayanan tatap muka masih dapat ditangani dengan baik tanpa kendala berarti.
Baca Juga:Tragis! Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Monjali Sleman, Dua Orang Tewas
MPP Sleman misalnya, rata-rata menerima sekitar 350 pemohon setiap hari dan seluruhnya masih terlayani.
"So far masih terhandle kami. Artinya bisa ditangani dan juga yang di kantor catatan sipil juga masih tertangani. Tidak ada kendala terkait kecepatan kami memberikan layanan," tandasnya.
Namun di sisi lain, Disdukcapil Sleman tetap mendorong masyarakat beralih ke layanan digital. Baik melalui laman resmi maupun layanan Posyanduk yang tersedia di setiap kalurahan.
Upaya peningkatan minat layanan digital terus dilakukan melalui sosialisasi rutin, termasuk kegiatan Sisir Adminduk yang mengenalkan layanan online dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Data Disdukcapil Sleman menunjukkan bahwa pemanfaatan Yanduk Daring sebenarnya sempat meningkat pada 2024. Total layanan online tahun itu mencapai 24.689 permohonan atau naik dibanding 2023 sebanyak 19.604 permohonan.
Namun pada 2025, hingga Oktober, angka layanan online berada di 17.787. Rinciannya, layanan Yanduk Daring yang diajukan langsung oleh masyarakat tercatat 7.338 permohonan, layanan Posyanduk Kalurahan 9.392 permohonan, dan layanan Posyanduk Faskes 1.057 permohonan.
Sementara itu, berdasarkan total layanan online–offline, pada 2023 persentase layanan digital baru 7,3 persen. Angka itu meningkat menjadi 11,18 persen pada 2024, sebelum naik tipis menjadi 11,08 persen per Oktober 2025.
Adapun Disdukcapil Sleman telah meluncurkan inovasi Yanduk Daring sebagai implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring.
Layanan ini memungkinkan warga mengajukan berbagai dokumen secara mandiri melalui website dukcapilonline.slemankab.go.id dengan membuat akun terlebih dahulu.
Dokumen yang bisa diajukan antara lain akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga (KK) hilang atau rusak, perubahan elemen data, pindah penduduk, KIA, SKTT bagi orang asing, sinkronisasi NIK, hingga permintaan dokumen lainnya.
Selain akses mandiri, pengajuan layanan juga dapat dilakukan melalui mitra Posyanduk di 86 kalurahan dan 28 fasilitas kesehatan. Mekanisme ini disiapkan bagi masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan online maupun datang ke kantor Disdukcapil.
