"Ini yang saya tidak terima. Anak itu tugasnya belajar, bukan untuk seperti ini. Ini sudah saya laporkan ke ORI," imbuhnya.
E mengaku sempat dirundung di grup percakapan, karena tidak sepakat dengan konsep sumbangan tersebut. Bahkan, sang anak juga kerap ditanyai oleh teman-temannya dengan kalimat 'Bapaknya siapa toh?. Oh bapaknya ini ya'. Menurut E, tindakan ini seakan menjadi serangan psikologis bagi sang anak.
Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi membenarkan adanya laporan dari wali murid sebuah SMK, perihal dugaan adanya pungutan. Termasuk laporan bahwa anak wali murid yang bersangkutan itu, juga mendapat perlakuan yang membuatnya tidak nyaman. Hal itu merupakan imbas protes yang dilakukan sang ayah.
"Padahal, pihak sekolah seharusnya berkewajiban melindungi," terang dia.
Baca Juga:Pungutan Liar di Bandung, Saber Pungli Andalkan Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa
Budhi menambahkan, dua laporan tadi masih masuk dalam tahap laporan awal, nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi syarat materil.
"Kami masih akan mempelajari," ucapnya.
Budhi menambahkan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, semua sekolah di DIY seharusnya sudah memenuhi standar minimal nasional. Dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan minimal yang berstandar sekolah nasional.
Tapi ia tak menampik, ada beberapa faktor yang menjadikan pungutan masih terjadi di sekolah. Yang pertama, tentu sekolah menjadi aktor utama. Berikutnya, kendati sekolah sudah sesuai standar nasional, ada beberapa orang tua yang terkadang menginginkan lebih dari sekolah standar minimal nasional.
"Lalu berkolaborasi dengan komite dan pihak sekolah, sehingga dibuatlah kebijakan untuk menambah fasilitas dan sebagiannya yang tidak dicover oleh BOS," lanjutnya.
Baca Juga:Dugaan Pungutan Liar di SMKN 2 Yogyakarta, ORI DIY Bakal Tindaklanjuti
"Akhirnya dicarikan anggaran. Bukan hanya ke segelintir orang tua yang menginginkan tetapi ke semua orang tua harus ikut," tuturnya.
