SuaraJogja.id - Pasca efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kementerian melakukan penghematan besar-besaran. Kebijakan tersebut banyak dikhawatirkan berdampak besar pada program kementerian.
Namun Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), Pratikno memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tersebut tidak akan mengganggu penanganan bencana. Meski saat ini potensi bencana mengancam sejumlah wilayah di Indonesia seperti Siklon Tropis dan cuaca ekstrem
"Ya, sesuai arahan Presiden, revisi anggaran dilakukan. Ini merupakan langkah yang baik bagi kita. Seluruh birokrasi bekerja keras untuk menyisir dan melakukan efisiensi anggaran, terutama dalam pengurangan biaya operasional birokrasi," papar Pratikno di Yogyakarta, Selasa (04/2/2025).
Mantan Rektor UGM ini menyatakan, dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden, anggaran yang dimiliki kementeriannya akan lebih banyak dialokasikan untuk pelayanan masyarakat. Namun fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa tanpa terganggu.
Baca Juga:Pemkab Bantul Anggarkan Rp61 Miliar untuk Pembangunan Jalan pada 2025
Apalagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki anggaran Dana Siap Pakai. Dana tersebut bisa digunakan secara cepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi bencana.
"Jadi, anggaran ini sudah tersedia dan dapat langsung digunakan sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran yang lebih efisien memungkinkan kita untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat," tandasnya.
Pratikno menambahkan, Kementerian tersebut bekerjasama dengan BMKG untuk terus memperbarui informasi terkait potensi bencana untuk mengantisipasi dampak terjadinya bencana. Hal ini mengingat perubahan iklim nyata terjadi dan harus dhadapi.
Kemenko PMK juga terus berkoordinasi dengan BNPB. Jika terjadi bencana, langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tanggap darurat.
Sementara untuk antisipasi jangka menengah, kementerian tersebut bersama Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah memetakan kawasan rawan bencana. Selain itu melakukan normalisasi sungai, waduk, dan lainnya untuk mengurangi resiko bencana.
"Terakhir, di Kalimantan Barat, saya berkunjung ke sana bersama BNPB untuk mengurangi risiko bencana [banjir] semaksimal mungkin, baik melalui perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, maupun kesiapsiagaan pemerintah daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
